News / Aktual

Aparat Desa serta BPD Dapat Bansos, Warga Protes Keras

Aparat Desa serta BPD Dapat Bansos, Warga Protes Keras

Aktual - Mukomuko -Aparat Desa serta BPD, Desa Pasar Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI.

Akibatnya, warga Desa Pasar baru mendatangi kantor desa dan memprotes keras bantuan sosial yang dianggap salah sasaran itu.

Menurut warga, masih banyak keluarga miskin di desa itu layak dan pantas menerima bantuan sosial pemerintah.

Seorang tokoh masyarakat Desa Pasar baru yang tidak mau disebut namanya, kesal lantaran banyak keluarga miskin di desa itu yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, dan mempertanyakan kretaria penerima bantuan sosial tunai BST,pasalnya di desa Pasar baru ada Perangkat desa dan BPD menerima dana bantuan BST tersebut,apakah boleh perangkat desa dan BPD menerima bantuan, Kamis (25/02/2021).

Dia, mendapatkan data nama nama penerima BST dari pemdes Pasar baru, ada nama Aparat Pemerintahan desa diantaranya :

1.BST ( Ketua BPD )

2.SD ( Sekretaris BPD)

3.YH ( Istri dari wakil ketua BPD)

4.RA ( Istri dari anggota BPD)

5.MF (bendahara desa)

6.DMS ( Perangkat desa)

7.SS (Istri dari perangkat desa)

8.SEW (istri dari perangkat desa)

Dari total penerima BST desa pasar baru 33 orang.

Menurutnya, sebenarnya saya sudah pernah menanyakan langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, tentang boleh atau tidaknya perangkat desa dan BPD menerima bantuan dan BST, "Dnas Sosial yang saya lupa namanya mengatakan dengan tegas, perangkat desa dan BPD tidak boleh menerima dana bantuan BST," ungkapnya.

"Sebenarnya Perangkat desa dan BPD itu jabatan amanah dari masyarakat desa untuk mengurusi warganya,kok malah mementingkan diri sendiri,bahkan agar tidak diketahui,ada diantara mereka yang memasukkan nama Istrinya," sambungnya dengan nada kesal.

"Saya berharap agar dinas sosial,memperifikasi dan melakukan validasi data penerima BST, Pungkasnya.

Senada, seorang warga RMS, juga pernah menanyakan langsung perkara ini kepada kepala Dinas sosial Kabupaten Mukomuko Syahroni, dengan tegas Syahroni mengatakan Perangkat desa,BPD dan PNS tidak boleh menerima BST, dan saya sudah mengirim surat kepada para kepala desa agar melakukan validasi data penerima BST, dan jika masih ada juga Perangkat desa menerima bantuan BST,berarti Kepala desa tidak mengindahkan surat kami.

Dan ditanyakan tentang bagaimana bagi yang sudah menerima dana tersebut,apakah ada kewajiban mengembalikan dana tersebut kepada negara, Kadis mengatakan harus dikembalikan," Karena uang itu adalah uang Negara,dan kalau masalah unsur pidananya,kita belum berani menjawab karena itu masalah hukum,kita harus pelajari dulu Paraturannya," Tutupnya.

(Ant)

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!