News / Aktual

Jadi Ketua Dewan Pengawas, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Dukung Penguatan Kapasitas Anggota BPD

Jadi Ketua Dewan Pengawas, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Dukung Penguatan Kapasitas Anggota BPD

Aktual - Jakarta-Bertempat di kediamannya, kawasan pejabat tinggi Denpasar Jakarta, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima pengurus DPP ABPEDNAS dan LBH Aspirasi Desa guna melakukan pertemuan sekaligus meminta kesediaan Ketua DPD RI ini menjadi Ketua Dewan Pengawas DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Pertemuan dibuka oleh Husni Mubarok, Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Antar Lembaga DPP Abpednas.

Ketua Umum ABPEDNAS, Deden Syamsudin mengatakan, banyak kesamaan perjuangan yang dilakukan DPD RI dengan ABPEDNAS, khususya di Daerah yang memiliki ribuan desa. “Kami seirama dengan Pak LaNyalla dan bisa saling mendukung program kedepannya, ,” ujar Deden. Dalam pertemuan yang penuh keakraban ini, LaNyalla didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin, yang pernah menjadi Bupati di Lampung dan pengusaha perumahan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Abpednas Indra Utama pada kesempatan itu meminta kesediaan Ketua DPD RI untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS. “Kami meminta kesediaan Bapak Ketua DPD RI berkenan menjadi Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS,” kata Indra Utama, CEO Jurnalis Media Group yang mengelola sejumlah media khusus.

Dalam kesempatan itu, Indra Utama memaparkan sejumlah program strategis yang dilakukan ABPEDNAS. Mulai dari mendorong perbaikan tunjangan anggota BPD seluruh Indonesia, penguatan kapasitas anggota, kemandirian desa, bimbingan teknis serta meluncurkan Apps DesaKita. “Melalui Apps DesaKita, diharapkan aplikasi ini menjadi media yang akan mengkoneksi antardesa dari sisi SDM maupun SDA,” kata salah satu inisiator Apps DesaKita bersama MobilCom.

Ditambahkan Indra Utama, DPP Abpednas juga melaksanakan Bimteknas di Bali yang diikuti oleh Anggota BPD seluruh Indonesia dan meminta kesediaan Ketua DPD RI membuka kegiatan tersebut sebagai Keynote Speach. papar jika dalam waktu dekat organisasinya akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota BPD di seluruh Indonesia. Selain itu, lanjutnya, ABPEDNAS juga akan meluncurkan aplikasi bernama Desa Kita.

Salah seorang penasehat DPP Abpednas, DR. Andi Taqwa Yunus juga menyampaikan program strategis lainnya. Ia menilai selama ini desa minim informasi dari pusat dan sebaliknya informasi desa tidak sampai ke pusat. Untuk itu, DPP Abpednas menggagas dan menjadi mediasi serta pusat penyebaran informasi di pedesaan. “Kami buat program penyebar informasi dari desa dengan melahirkan ‘Satu Desa Satu Jurnalis,” ucap jurnalis Senior ini.

Taqwa menyebut, Tupoksi DPD RI dengan Anggota BPD ini nasibnya hampir sama. Dalam prakteknya di lapangan, menurutnya hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi saja. “Sedangkan yan lainnya tidak memiliki kuasa,” katanya. Pendidikan dan pengetahuan menulis sebagai jurnalis, kedepan diperlukan untuk turut memperkuat tupoksi Anggota BPD kedepan,” tutur Taqwa.

Menanggapi permintaan DPP Abpednas yang memintanya menjadi Ketua Dewan Penasehat, LaNyalla menyatakan kesediaanya sekaligus menandatangani surat persetujuan. Ia mengatakan pihaknya siap mendukung penuh program kerja ABPEDNAS. Salah satunya dengan memberikan fasilitas untuk pelaksanaan Rakornas ABPEDNAS dll. “Silakan apa yang bisa disinergikan antara DPD RI dan ABPEDNAS, mari kita sinergikan,” ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu berharap agar desa menjadi kekuatan perekonomian nasional. Ia pun berharap agar desa dapat menjadi pencegah urbanisasi yang sering menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan.

“Wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi. Dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya, hingga ke pemerintahan terkecil di Republik ini, yaitu desa,” ujar LaNyalla.

Menurutnya, desa harus mandiri seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. Terlebih Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pembangunan Indonesia Sentris, yakni konsep pembangunan merata, tidak lagi fokus di Pulau Jawa.

“Program itu harus dikawal dan didorong untuk terwujud,” tegasnya.

Selain dihadiri oleh Ella Nurlaela Tubagoes, Bendahara ABPEDNAS, turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua LBH Aspirasi Desa Adi Zamrudi, dan Bendahara LBH Aspirasi Desa Andre Swisman.

Dumber : Beritadesa. Tv

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!