News / Aktual

LKDN JABAR : REVISI UU DESA TINDAKAN KONYOL !

LKDN JABAR : REVISI UU DESA TINDAKAN KONYOL !

Aktual - Bandung - Ditengah situasi pandemi seperti ini, muncul sebuah isu yang mengejutkan tentang adanya rencana Revisi terkait pedesaan atau lazim disebut UU Desa.

 

Salah satu yang memunculkan pro dan kontra adalah sebuah frasa tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD didalam frasa tertulis, "tunjangan Anggota BPD dibayar perkegiatan contoh honor rapat rapat."

 

Hal ini bagi kalangan pemerhati desa sangat disayangkan. karena, seperti banyak diketahui , saat ini pun masih banyak anggota BPD yang masih menerima tunjangan yang minim. Pantauan tim katusbacom, dibeberapa wilayah kabupaten saat ini ada yang masih menerima tunjangan hanya berkisar 300 ribu rupiah setiap bulannya.

 

"Menuju sebuah keadaan yang labil dan tidak konsisten." Buka Faisal, Ketua Dewan Pakar Literasi Kajian Desa Nusantara Prov. Jabar.

 

Dikatakan begitu, karena draf perubahan tersebut ditulis tanpa menyelami secara utuh situasi kehidupan desa di era dana desa seperti saat ini.

 

Lembaga desa itu ada 3, eksekutif yaitu pemerintah desa yang lahir dari proses demokrasi (pemilihan langsung ), Badan Permusyawaratan Desa yang juga hadir sebagai wakil dari kewilayahan, serta BUMDES yang lahir melalui proses penjaringan. 3 Lembaga ini menurut Faisal, harus selalu dan selalu diperkuat secara bersamaan dan saling terikat demi kemajuan dan kemandirian desa.

 

Dalam maksudnya, 3 lembaga ini wajib dipandang sama rata sama penting. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana , BPD sebagai unsur aspirator dan kepengawasan , dan BUMDES sebagai corong kemajuan dan kemandirian melalui perekonomian.

 

"Secara simultan sudah banyak contoh, desa dengan mengerjakan konsep ini secara baik , desanya menjadi maju dan mandiri," terang Faisal.

 

Namun yang terjadi, muncul draft perubahan yang banyak beredar digrup WA dan medsos, terkait penulisan beberapa hal tentang BPD dan lainya.

 

"Itu tindakan konyol, bila pemeritah benar benar melakukan sesuai apa yang dirumorkan, saya kira kemajuan positis didesa saat ini akan berhenti dan hilang. Karena, otonom desa tidak terjadi dalam semalam, apalagi implementasinya. Kita lihat perkembangan berikutnya, bila hal ini tetap mengemuka kami pun di Jawa Barat akan mengambil langkah langkah interpelasi," tutup Faisal.

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!