News / Aktual

Sumedang : Sudah Nyatakah Peran BPD ?

Sumedang : Sudah Nyatakah Peran BPD  ?

Aktual - Sumedang Katusba.com -Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Dalam penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial desa.

Namun peran besar tersebut tidak dibarengi dengan nominal tunjangan yang mereka dapatkan, hal ini disampaikan oleh Tata Sutisna Penggiat BPD di Kabupaten Sumedang.

Menurut Sutisna tunjangan Bpd selama dirasa kurang, walaupun itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, ini tak lepas dari peningkatan kinerja BPD itu sendiri, "Kondisi kinerja BPD untuk periode 2018-2024 cukup naik secara signifikan dibanding dengan periode sebelumnya, didukung penggunaan medsos sehingga bisa berbagi pengetahuan regulasi dan diimplementasikan di desa masing-masing, lebih berani memaksa Pemdes sedikit demi sedikit melakukan perbaikan", kata Sutisna.

'Besara tunjangan BPD untuk Kabupaten Sumedang telah diatur Perbup no 119 tahun 2019, dengan standar maksimal Rp 700.000 untuk ketua, namun pelaksanaan di lapangan tidak demikian, namun adanya organisasi/perhimpunan BPD, berhasil mendorong memperjuangkannnya, maka saya berpikir di Kabupaten Sumedang juga harus ada organisasi tempat bersatunya dan berjuang BPD. mulai berinisiatif dari membuat WAG (whatsApp Grup) " imbuhnya.

"Dan sekarang untuk itu sudah sedikit kelihatan hasilnya,Melalui tim 13 mendorong perbaikan tunjangan di  Perbup no 119 tahun 2019,walau baru tahap menggunakan persentase dan standar minimal" pungkas Sutisna.
(FA/EPJ)

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!