News / Hukum

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) dari MASA ke MASA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) dari MASA ke MASA

Hukum - Sebagai badan legislatif desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami pergeseran pengaturannya bila dilihat sejak pada masa kerajaan, masa penjajahan, masa orde lama, masa orde baru hingga sekarang di masa reformasi.

 

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) "Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Secara perspektif yuridis-politis, desa berada pada pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat  hukum yang mempunyai indentitas, entitas dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pada masa kerajaan tidak diketahui adanya suatu lembaga permanen yang  tersendiri semacam BPD,  hal ini dijelaskan oleh prasasti dari Kerajaan Mataram Kuno pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukara (sekitar abad 10 M).Pada masa ini BPD melebur dalam beberapa jabatan ketika dalam hal pembangunan desa.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang BPD yang dikenal dengan Dewan Desa atau Sesepuh Desa kedudukannya memang tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa tapi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Diatur sebagaimana pasal 71 R.R (HetReglement op Get Beleid der Regering van Nederlandsch-Indie atau Regering sreglement 1854).

Pada masa Orde Lama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 perihal dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa di pemerintahan tingkat desa. DPRDes ini adalah lembaga tertinggi dalam pemerintahan desa.

Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 memberikan aturan dasar terkait dengan pemerintahan desa yang baru dan kemudian ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1979, bahwa "Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa". Hanya saja kedudukan Lembaga Musyawarah Desa tidak sejajar dengan Kepala Desa. Bahwasannya Lembaga Musyawarah Desa ini hanya mempunyai fungsi musyawarah.

Dan pada masa Reformasi, tahun 1999 pengaturan pemerintahan desa  berubah kembali. Pengaturannya kali ini disatukan dengan pemerintahan daerah dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Meskipun demikian sebagai bentuk pengaturan yang lebih khusus juga dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.Kembali istilah berganti, yaitu Badan Perwakilan Desa sedangkan kedudukannya sebagai unsur pemerintahan desa, yang sejajar dengan kepala desa.

Kemudian aturan lanjutan dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 istilah baru BADAN PERMUSYAWARATAN DESA digunakan. Kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, yang sejajar dengan Kepala Desa. 

Sekarang BPD kedudukannya tidak lagi sebagai unsur pemerintahan desa, melainkan hanya lembaga mandiri di luar pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (*)

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!