News / Hukum

Soal Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS, Mahfud: Tak Perlu Lewat Pengadilan

Soal Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS, Mahfud: Tak Perlu Lewat Pengadilan

Hukum - Pemerintah masih merumuskan aturan soal status kewarganegaraan eks ISIS. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan proses pencabutan status kewarganegaraan kombatan ISIS tak perlu melalui proses pengadilan.

"Aturannya sedang dikerjakan oleh BNPT. Nanti bentuknya Keputusan Pemerintah, bisa bentuknya Keppres kalau itu orang permohonannya naturalisasi. Bisa (keputusan) Menkumham kalau pencabutan, kan gitu. Tergantung apa, lihat nanti lah," kata Mahfud, Selasa (18/2/2020).

"Kan itu ada yang permohonan naturalisasi, itu kan Keppres. Kalau pencabutan itu sebenarnya cukup Menkumham, namun tetapi tidak pakai pengadilan. Proses hukum bukan pengadilan aja kan," sambungnya.

Opsi-opsi bentuk aturan, dikatakan Mahfud, menyesuaikan dengan konteksnya.

"Kalau itu, permohonan naturalisasinya menggunakan Keppres, tapi kalau pencabutan ya pakai Kepmen," ujar Mahfud.

Pendapat Mahfud berbeda dengan pernyataan hakim agung Gayus Lumbuun. Menurut Gayus, status kewarganegaraan eks ISIS harus diputus lewat proses peradilan.

"Ratas (rapat terbatas) di Istana itu pandangan-pandangan mengenai tanggung jawab, keamanan, itu betul. Namun, ratas itu hanya memutuskan untuk mencegah sementara mereka masuk, selebihnya ya serahkan saja ke pengadilan," ungkap Gayus, Rabu (12/2/2020). (*)

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!