KatusbaNews

Atur Pakaian Dinas, Disdik Jabar Dituding Terpengaruh Kasus Asusila Guru Honorer

Bagikan di:

katusba.com | ASN Jabar

KatusbaNews |  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dewi Sartika menerbitkan surat bagi seluruh kabupaten/kota tentang dengan pengaturan pakaian dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri.

Surat tertanggal 20 September 2019 tersebut mengatur pembedaan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang berstatus ASN dan non ASN.

Sebelumnya, seragam dinas antara ASN dan honorer sama. Sekarang, guru honorer dilarang mengenakan PDH warna krem khaki dan seragam Korpri.

Mereka hanya diperbolehkan memakai kemeja polos warna terang dan celana gelap bagi pria. Sedangkan untuk wanita mengenakan blazer pada Senin dan Selasa.

BACA JUGA:

Polda Jabar Tetapkan Tersangka Pelaku Video Panas Berkostum ASN

Perubahan ketentuan seragam ini telah membuat guru honorer K2 di Jawa Barat kaget. Mereka menganggap kebijakan ini beraroma diskriminatif.

“Dalam mengatur seragam, Disdik Jabar sudah bertindak diskriminatif. Di hadapan siswa, semestinya guru ASN maupun honorer disamakan,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Cecep Kurniadi, Minggu (22/9/2019).

Dia menduga, kebijakan itu dipicu viralnya berita tindak asusila dua oknum guru SMK.

“Tindakan bejat mereka berimbas ke semua honorer. Sekarang makin jelas mana guru ASN dan mana yang honorer, ” keluhnya.

Dia menyebutkan, seragam khaki merupakan pakaian dinas harian kebanggaan guru honorer. Saat mengenakan seragam itu, honorer disegani para siswa dan orang tua, karena dianggap ASN juga.

“Walaupun gaji masih minim, tapi tetap ada kebanggaan. Masyarakat memandang kami sebagai guru ASN. Jika dibeda-bedakan, kebanggaan itu hilang sudah,” tandasnya. ros

Tinggalkan Komentar