KatusbaNews

Beda Pandangan Menag-Mendagri Soal FPI, Achmad Baidowi Buka Suara

Bagikan di:
Achmad Baidowi

KatusbaNews | Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menanggapi perbedaan pandangan antara Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.

Achmad Baidowi alias Awiek minta agar kedua menteri itu tak pamer perdebatan di ruang publik.

“Sebaiknya sih Mendagri jangan apriori dulu, apalagi Menag sudah memberikan legacy jika FPI itu sangat Pancasilais.”

“Antarkedua lembaga ini, baik Kemendagri maupun Kemenag, tentunya harus bersinergi dan berkoordinasi supaya tidak terjadi perdebatan di ruang publik,” tuturnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

“Kabinet ini harusnya berdebat di dalam, jangan sampai berbeda pendapat di luar. Ini kan sudah mulai nih, kata mendagrinya begini, menagnya bilang begini.”

Walaupun bersifat kecil dan teknis, sambung Awiek, sebaiknya itu diselesaikan secara internal pemerintahan, sehingga ketika keluar menanggapi persoalan itu satu kata.

Sebelumnya, Menag Fachrul sudah menyampaikan rekomendasi perpanjangan izin SKT FPI ke Kemendagri, untuk menempuh proses selanjutnya.

Namun Mendagri Tito Karnavian menyebutkan masalah AD/ART FPI sebagai suatu penghambat. Soalnya, di sana tercantum istilah ‘khilafah Islamiyah’.

Menurut mendagri, visi dan misi organisasi FPI yang ada dalam AD/ART adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad.

“Nah, inilah yang sekarang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Karena di sini ada kabur-kabur bahasanya,” papar Tito. (*)

Editor : Suci Irawati

Rosanti
Rosanti
Penulis yang serius tapi santai.

Tinggalkan Komentar