KatusbaNews

DKPP Putuskan Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Bagikan:

KatusbaNews | Dinilai mengintervensi penetapan suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik dari posisinya saat ini sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Evi dinyatakan bersalah dalam kasus yang diadukan Hendri Makaluasc, caleg DPRD dari Partai Gerindra di Provinsi Kalimantan Barat.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi dokumen putusan yang telah dikonfirmasi Plt Ketua DKPP Muhammad, Rabu (18/3/2020).

DKPP menilai KPU RI bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Hendri Makaluasc, dan terjadinya mark up perolehan suara untuk Cok Hendri Ramapon.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir bagi 5 Komisioner KPU RI, yakni Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, dan Viryan Azis.

Tak sampai di situ, DKPP pun juga memberi sanksi peringatan pada Anggota KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan Zainab.

DKPP memerintahkan KPU untuk mengeksekusi putusan ini, 7 hari setelah dibacakan. Sementara Bawaslu diperintahkan mengawasi KPU dalam menjalankan putusan ini.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII [Evi Novida Ginting Manik] paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan,” tulis putusan.

Sebelumnya, Evi juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pada Rabu (10/7/2020), DKPP memutus Evi bersalah dalam seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur pada 2018.

Saat itu, KPU diminta mencopot Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI. Alhasil, jabatan Evi ditukar dengan Komisioner Ilham saputra.

Evi pun terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Saat sidang di DKPP, Wahyu Setiawan menyebutkan sempat konsultasi ke Evi dan Ketua KPU Arief Budiman terkait desakan Harun. (*)