KatusbaNews

Gak Senang Diberi Status ODP Corona, Sejumlah Anggota DPRD Pematangsiantar Berang

Bagikan:

 

KatusbaNews | Gara-gara tidak terima diberi status Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona, sejumlah anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, ngambek. Bahkan mereka menuding ada muatan politis di balik pemberian status itu.

Komisi I minta Dinas Kesehatan mengklarifikasi pernyataan ODP itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar dengan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, Kamis (19/3/2020).

“Kami sangat dirugikan dengan pemberitaan itu. Kenapa cuma 27 anggota DPRD yang berstatus ODP seusai dari Bali. Mengapa beberapa pejabat Pemko tidak demikian. Padahal, mereka juga baru saja datang dari daerah yang terpapar virus corona,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Andika Prayogi.

Disebutkan Andika, pernyataan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, Erika Silitonga, di beberapa media mengenai status ODP terhadap 27 anggota DPRD telah merugikan pihaknya.

“Kami minta agar Dinkes mengklarifikasi karena kami merasa dirugikan oleh pernyataan itu,” sebutnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Baren Alijoyo Purba, pun menuding muatan politis dalam persoalan ini.

“Ini pasti karena pengajuan hak angket DPRD beberapa waktu lalu. Kenapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dalam pengawasan,” kata Baren.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, Erika Silitonga mengatakan, status ODP yang dikeluarkan Dinas Kesehatan sudah sesuai prosedur, dengan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI.

“Kami hanya bekerja sesuai SOP dari Kementerian Kesehatan, bahwa warga yang baru pulang berpergian ada dalam pemantauan Dinkes termasuk dari daerah Bali, Jakarta, dan daerah lainnya,” papar Erika.

“Saya gak ngerti politik. Status ODP adalah pemetaan terhadap masyarakat yang baru bepergian. Ini untuk antisipasi penyebaran virus corona. Untuk itu, Jadi Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan yang bersangkutan,” sambung Erika.

Disebutkan, Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar juga sudah menetapkan Wakil Wali Kota Togar Sitorus dan sejumlah pegawai Pemko dengan status OPD, sepulangnya dari Jakarta.

“Khusus untuk Wakil Wali Kota, pihak puskesmas sudah datang untuk memantau langsung status kesehatannya,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, dr Ronal Saragih. (*)