KatusbaNews

Gunduli Monas, Anies Terancam Dipolisikan

Bagikan:
Prasetyo Edi Marsudi

KatusbaNews | Menuai polemik, proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) diminta untuk dihentikan sementara. Jika keukeuh dilanjutkan, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipolisikan.

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, proyek ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Untuk merevitalisasi Monas, persetujuan dari Kemensetneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka merupakan syarat utama,” kata Prasetyo, Selasa (27/1/2020).

Hal ini didasari Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Keppres itu, tugas Komisi Pengarah adalah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun Badan Pelaksana.

Aturan ini, kata Prasetyo, harus ditaati oleh Anies. Jika kembali dilanggar, ia akan laporkan Anies ke penegak hukum.

“Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan ambil langkah, mungkin kami bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau KPK,” sebutnya.

Prasetyo menyesalkan tindakan Anies yang tidak minta izin dari Kemensetneg sebelumnya. Seharusnya, dia menginstruksikan anak buahnya untuk berkoordinasi dengan Kemensetneg.

“Eksekutif, khususnya Pemda, telah melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi Pengarahan. Kan harusnya ada koordinasi dulu, buka komunikasi,” jelasnya.

Prasetyo Edi Marsudi menilai proyek ini memiliki sejumlah persoalan. Mulai dari pengalihan fungsi sebagai daerah resapan air, penebangan pohon, hingga proses lelangnya.

Berdasarkan hasil rapat dan sidak, DPRD merekomendasikan untuk menghentikan proyek sementara. (*)