KatusbaNews

Jabatan Presiden 3 Periode, Moeldoko: Namanya Juga Wacana

Bagikan di:
Moeldoko

KatusbaNews | Pro-kontra jabatan presiden 3 periode menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa hal itu baru sebatas wacana di parlemen.

Menurutnya, wacana boleh-boleh saja terjadi. Dalam sebuah negara yang demokratis, semua pandangan dan usulan dari masyarakat sebaiknya bisa ditampung atau terwadahi.

“Itu baru suara-suara dari masyarakat. Kita belum punya sikap. Namanya juga baru wacana,” tutur Moeldoko, Jumat (22/11/2019).

Moeldoko menilai bahwa usulan itu bisa ditinjau berdasarkan wacana akademik dan diskusi, sehingga nantinya bisa dikaji apakah usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu merupakan keputusan yang tepat ataukah tidak.

“Ya bisa jadi nantinya lebih ke arah wacana akademik dulu, setelah itu diperluas melalui round table discussion. Nantinya akan mengerucut apakah pandangan itu pas ataukah tidak, dan seterusnya,” papar Moeldoko.

Wacana penambahan jabatan presiden jadi tiga periode mengemuka setelah muncul rekomendasi MPR periode 2014-2019 untuk mengamandemen UUD 1945. Tetapi rekomendasi itu terbatas hanya soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Keinginan mengamandemen UUD 1945 awalnya digagas NasDem, yang menghendaki amandemen  bersifat menyeluruh. Ide ini disepakati oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Kedua pemimpin partai politik (Paloh dan Prabowo) sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara,” ungkap Sekjen NasDem Johnny G Plate, beberapa waktu lalu. (*)

Editor : Suci Irawati

Dina Rizqiana
Dina Rizqiana
Senang menulis dan jalan-jalan.

Tinggalkan Komentar