KatusbaNews

Mau Dicek Kesehatan Usai Kunker, Anggota DPRD Ini Malah Ngambek!

Bagikan:

KatusbaNews | Terkait Virus Corona atau COVID-19, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blora menolak diperiksa kesehatannya. Padahal, mereka baru saja pulang seusai kunjungan kerja (kunker) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Alasannya, mereka setingkat bupati dan meminta Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan.

“Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya? Harus jelas. Jangan seperti ini. Kita ke Lombok juga menjalankan tugas negara,” kata seorang anggota DPRD Blora, Warsit, pada petugas medis di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/3/2020).

Kunjungan kerja anggota DPRD Blora ini berlangsung selama 4 hari terhitung sejak Senin kemarin. Dari 45 anggota di DPRD Blora, 37 anggota di antaranya mengikuti kegiatan ini, untuk studi banding alat kelengkapan dewan (AKD) non-komisi.

Beberapa di antaranya mengajak pula istri dan anaknya.

Petugas medis dari Dinas Kesehatan Blora memang sudah berencana menyambut rombongan di terminal itu.

Namun dikatakan Warsit, jika rombongan anggota DPRD Blora harus dicek kesehatannya, maka seharusnya seluruh warga yang dari luar kota ikut diperiksa juga.

“Saya pengawas lho. Kalau bupati dari Yogya sana sama bojone (istrinya), mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)? Kami setingkat bupati. Wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta, mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)?” kata anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini.

Ketua DPRD Blora, Dasum, dari PDIP, juga keberatan dengan SOP pemeriksaan kesehatan yang tidak jelas ini.

“Ayo pindah ke RSUD saja. Jangan di sini,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyarankan agar tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dari Pemkab Blora berupa pengecekan kesehatan, juga dilakukan terhadap seluruh warga yang datang ke Blora.

“Tentunya harapan kita, tidak hanya kepada kita saja, tetapi juga warga masyarakat yang mungkin bekerja di luar kota kan juga ada, yang jadwalnya pulang dari Jakarta dari Kalimantan atau di wilayah luar negeri yang masuk ke Kabupaten Blora pun, menurut saya juga harusnya diperlakukan sama,” katanya.

Para anggota dewan pun segera menuju RSUD Cepu. Namun saat rombongan petugas menunggu di halaman depan RSUD Cepu, bus pengangkut anggota dewan tak kunjung tiba.

Disebutkan Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (P3PLP) Dinkes Blora, Sucipto, meski mendapat penolakan, pihaknya tetap memeriksa seluruh anggota dewan dengan mendatangi rumah masing-masing.

“Sudah ada 14 orang yang kita periksa, hasilnya masih aman, suhu tubuhnya normal semua. Sisanya belum diperiksa. Statusnya adalah ODP atau Orang Dalam Pemantauan. Kita berharap semoga baik baik saja,” kata Sucipto. (*)