KatusbaNews

Mengurai Krisis Identitas LPP RRI

Bagikan:

Oleh ELSYA TRI AHADDINI

*) Praktisi media

 

OPINI | Walaupun kini sudah berada di area multiplatform media berbasis internet dengan tagline ‘lihat apa yang Anda dengar’, namun ikhtiar RRI dalam meraih pendengar milenial belum membuahkan hasil optimal.

Padahal, aplikasi teknologi internetnya telah memfasilitasi semua yang dibutuhkan milenial, di antaranya adalah ketersediaan podcast. Selain itu, secara teknologi, RRI memiliki peluang bersaing dengan lembaga-lembaga penyiaran dunia.

Lantas, di mana titik persoalannya?

 

Misi Layanan Publik

Pascaterbitnya UU No 32/2002 tentang Penyiaran, RRI telah memantapkan diri sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 12/ 2005 tentang LPP RRI, semestinya RRI sudah menjalankan misi layanan publik atau public service broadcasting (PSB) secara penuh, sekaligus memastikan bahwa kebenaran informasi bukan lagi dominasi pemerintah seperti di masa lalu, melainkan merupakan hasil dialektika publik.

Namun, apa boleh buat, hingga kini, label ‘media pelat merah’ masih tersemat. Di sisi lain, RRI juga berburu ‘profit’ untuk negara melalui UU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), yang – secara faktual — merupakan contradictio in terminis sebagai public service. Alhasil, masih terjadi kegamangan antara kepentingan pemerintah dan publik terkait SDM dan pembiayaan.

Secara faktual, ketidaktegasan bersikap sebagai LPP seperti ini tidaklah menguntungkan bagi publik maupun negara.

Konten program yang dipresentasikan RRI pun belum jadi rujukan maupun verifikator bagi publik dan para pengambil keputusan.

Melalui LPP, publik idealnya mendapat edukasi, informasi, dan hiburan yang dibutuhkan, jaminan pluralisme dalam penyiaran, diversifikasi program, kebijakan pemberitaan yang independen, pembiayaan yang tepat, akuntabel dan transparan, serta dapat berfungsi sebagai landasan berdemokrasi. Namun faktanya, hal itu tak mudah untuk diimplementasikan.

Padahal, jika seorang saja mendengar pesan melalui siaran RRI, dan meneruskan pesan itu pada lingkungannya, maka sudah jadi benefit bagi negara.

 

Landasan Demokrasi

Pasal 14 UU Penyiaran menegaskan bahwa LPP adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Konvensi PBB yang sudah diratifikasi memastikan bahwa LPP harus memaknai misi layanan publik yang dibiayai, diawasi dari dan oleh publik, baik langsung maupun tidak langsung, bahkan haram diintervensi secara politik dan komersial.

Thomas Jeferson dan Simor Peres mengingatkan, jika sudah berkomitmen pada layanan, maka kehormatan dan moral merupakan dasar untuk memperoleh kepercayaan publik.

Hingga titik ini, kian nyata bahwa layanan penyiaran publik tengah terpapar krisis identitas, terutama dalam hal pembiayaan dan fungsinya.

Sebenarnya, pembiayaan dan fungsi hanyalah perkara political will, paling krusial adalah menyelesaikan krisis identitas.

Hingga sekarang, tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi telah berdampak lambannya revisi UU Penyiaran, dan menganggu percepatan perbaikan layanan penyiaran publik ketika dunia dilanda dampak negatif medsos, seperti post-truth, disruption, hoaks, hate speech, dan fake news.

Dalam kondisi itu, RRI belum tampil sebagai media pencerdasan yang dibutuhkan publik dan negara.

Hal yang pasti, anggota DPR Periode 2019-2024 dibebani tanggung jawab, termasuk mengurai pasal rumit tentang single Mux dan multi Mux, yang masih jadi misteri hingga kini. (*)