KatusbaNews

Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK Didominasi Kursi Kosong

Bagikan di:

Katusba.com | revisi UU KPK

KatusbaNews | Pada saat revisi UU KPK, ratusan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampak kosong saat digelar rapat paripurna ke-9 tahun 2019 di ruang sidang Paripurna Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Selain banyak anggota DPR mangkir, rapat tersebut tertunda 1 jam dari jadwal yang semestinya.

Berdasarkan penghitungan faktual, hingga pukul 11.20 WIB atau ketika sidang dibuka, hanya ada 80 anggota yang hadir.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang mengklaim ada 289 dari 560 anggota DPR yang telah menandatangani daftar hadir dalam acara tersebut. Konon, data tersebut dia dapatkan dari persensi pihak Sekjen DPR.

Fahri menyatakan bahwa  rapat paripurna telah dihadiri seluruh fraksi dan dinyatakan kuorum, sehingga dapat dilaksanakan.

Tak lama kemudian, hadirin rapat paripurna bertambah. Berdasarkan perhitungan per kepala atau headcount, hingga menjelang tengah hari, ,jumlah peserta rapat jadi 91 orang.

Tampak pula beberapa anggota DPR keluar masuk ruang paripurna saat rapat sedang berlangsung.

Rapat ini mengagendakan pengesahan dua Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang.

Kedua RUU itu adalah RUU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Sumber Daya Air.

Selain itu, diagendakan juga penyampaian laporan IHPS I tahun 2019 dan penyerahan LHP periode semester I tahun 2019. alf

Tinggalkan Komentar