KatusbaTravels

Sumedang Akan Luncurkan Kebijakan Satu Dinas Bina Satu Desa Wisata

Bagikan:
Situ Biru Cilembang, Buahdua, Sumedang

KatusbaTravels | Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis, yakni di antara Bandung dan Majalengka, Sumedang memiliki potensi wisata di masa depan.

Dilihat dari sisi aksebilitasnya, Kota Tahu ini kian mudah dikunjungi dengan hadirnya Tol Cisumdawu. Akses dari Jakarta – Bandung – Sumedang – Bandara Kertajati pun lebih mudah dikunjungi para pengendara.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pun terus mendorong Kabupaten Sumedang jadi salah satu destinasi wisata baru di Jawa Barat.

Menurut Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik, Sumedang punya variasi wisata atraktif dan khas, seperti wisata peninggalan sejarah Kerajaan Sumedang Larang, misalnya.

“Sumedang sebagai Puser Budaya Sunda memiliki kekuatan unsur sejarah dan beragam keunikan budaya yang perlu terus dikembangkan,” kata Dedi, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Sumedang juga memiliki tourism sport dengan adanya dua lokasi olahraga Paralayang di Batu Dua dan Kampung Toga.

Guna mengembangkan pariwisata, Pemkab Sumedang akan membuat kebijakan baru, yakni satu dinas membina satu desa wisata.

Menurut Bupati Dony Ahmad Munir, melalui kebijakan ini diharapkan wisata-wisata potensial desa yang ada di Kabupaten Sumedang bisa tumbuh dan berkembang, sehingga keberadaannya lebih terangkat.

Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumedang Harry Tri Santosa menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini.

Menurutnya, dengan diluncurkannya kebijakan 1 dinas membina 1 Desa Wisata atau bapak angkat, diharapkan bisa lebih mempercepat tumbuhnya desa wisata di kabupaten Sumedang.

“Sangat setuju ya, dan ini harus kita dukung guna memajukan wisata Sumedang,” ungkap Harry, Senin (24/2/2020).

Untuk memastikan desa mana saja yang akan dipilih, sambung Harry, tentunya terlebih dahulu harus dikoordinasikan.

“Yang pasti, kami harus benar-benar memilih desa yang memang memiliki potensi wisata,” katanya.

Untuk itu, Disbudparpora akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan  Mayarakat dan Desa (DPMD) dalam menentukan desa wisata yang akan dibina. (*)