News / Megapolitan

DKI Jakarta Normalkan Jadwal Operasi MRT, Gembong: Anies Jangan Over

DKI Jakarta Normalkan Jadwal Operasi MRT, Gembong: Anies Jangan Over

Megapolitan - Kebijakan pembatasan operasional yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta memicu telah antrean panjang, Senin (16/3/2020). Mengatasi hal itu, Selasa (17/2/2020), PT MRT Jakarta kembali beroperasi dengan jadwal normal.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait kebijakan layanan transportasi publik dalam upaya menghambat penyebaran Virus Corona, COVID-19, PT MRT Jakarta (Perseroda) akan kembali mengoperasikan MRT Jakarta ke jadwal normal mulai besok, Selasa 17 Maret 2020,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Walau begitu, PT MRT Jakarta (Perseroda) tetap menerapkan pembatasan sosial (social distancing) pada penumpang selama berada di area stasiun maupun di dalam kereta, dengan jarak minimal satu meter.

Pembatasan 60 orang per kereta atau 360 orang per rangkaian tetap diberlakukan. Calon penumpang juga diharapkan mengikuti arahan petugas MRT Jakarta.

MRT Jakarta akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh calon penumpang, dan mengimbau penggunaan hand sanitizer bagi setiap calon penumpang.

Sebelumnya Gubernur Anies sempat mengurangi jumlah kereta dan waktu operasional kereta tersebut. Namun sehari kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan transportasi massal harus tetap tersedia.

"Itu bukti nyata tak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (17/3/2020).

Bila Anies berkoordinasi dengan baik, sambung Gembong, tak perlu ada kebijakan yang direvisi seperti pengurangan operasionalisasi transportasi massal itu.

"Kebijakan pemerintah daerah membatasi transportasi massal malah mengakibatkan penumpukan penumpang," kata Gembong.

Padahal di masa terjadinya wabah, warga tidak dianjurkan berhimpun karena berisiko meningkatkan penyebaran virus Corona.

"Anies jangan 'over'. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah," tegas Gembong. (*)

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!