News / Megapolitan

Pilkada Serentak 9 Desember, Tolak Uangnya Jangan Pilih Orangnya

Pilkada Serentak 9 Desember, Tolak Uangnya Jangan Pilih Orangnya

Megapolitan - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020, akan ada 270 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020 dengan rincian sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

 

Sebanyak 715 pasangan calon siap meramaikan Pilkada 2020 di 270 daerah.

 

Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi  

pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang (money politics), logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak, namun fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan.

 

Tadi siang ketika saya tengah nongkrong di warung kopi,  datang dua orang pemuda menawarkan brosur dan mempromosikan salah satu kandidat calon kepala daerah kepada saya dan orang lainnya yang ada di warung tersebut, " mohon dukunganya Bapak,! " ucapnya sambil menyodorkan brosur berisi gambar pasangan calon.

 

"ngasih kok gambar,  ngasih itu uang baru kita coblos", saut pria paruh baya yang duduk di pojokan.

 

Sepeninggal tim sukses itu, datang pemilik warung menyodorkan secabgkir kopi yang saya pesan, sembari berkata.

“Tadi tim sukses ya Pak ?”

 

Saya mengiyakan.

 

“Kalau cuma promosi tidak ada uangnya gimana mau kita pilih. Kasih uang dulu baru kita pilih,” katanya sembari tertawa.

 

Pemilik warung itu, seperti halnya sebagian masyarakat yang lain masih memaknai pola yang salah dalam memilih pemimpin. Pemahaman yang salah ini menumbuh suburkan politik uang. Penyebabnya tidak hanya dari politisi saja tetapi dari masyarakat sendiri, sehingga jadilah politik sebagai barang dagangan, politik transaksional.

 

Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics

secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi,  bahwa pemberian uang (money politics) sudah biasa berlangsung di tiap pilkada pada masa sebelumnya, oleh masyarakat hal ini dipandang sebagai simbol tali asih.

 

Politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan  

membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal  yang menyebabkan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan  bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000- Rp 100.000 perkali kampanye.

 

Ini yang akirnya menyebabkan mahalnya ongkos politik, politisi keluar uang besar untuk modal kampanye, setelah terpilih mereka akan berpikir bagaimana mengembalikan modal dan sedapat mungkin mengumpulkan laba dengan berbagai cara.

 

Dengan pola inilah salah satunya yang memunculkan bibit koruptor eksekutif dan merongrong uang negara.

 

Untuk itu, menjelang Pilkada serentak kali ini, masyarakat jangan lagi mau disuap untuk memilih calon tertentu. Bayangkan lima tahun lamanya nasib kita dipegang oleh pemimpin tersebut, sedang kondisi kita saat ini sedang tidak baik akibat dilanda pandemi Covid-19, Jika dapat pemimpin yang abal-abal, maka kian terpuruk lah daerah kita.

 

Ada yang bilang, terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Sebenarnya, akan lebih baik tolak uangnya laporkan orangnya.

 

Satu lagi, sebelum menentukan pilihan pastikan calon tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni dan memiliki integritas.(*)

Partner Ads Neo Katusba

Berita Terkait

Berita Populer

Tanggapan

Mengirim Komentar
Belum ada tanggapan untuk berita ini, berikan komentar anda dan jadilah yang pertama memberikan tanggapan!